LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.75, 2012 PEMERINTAHAN. Wilayah. Nasional. Pemda. Rencana. Tata Ruang. Pulau Jawa-Bali. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG PULAU JAWA-BALI...
Thursday, September 21, 2017
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN...
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN JEPARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN JEPARA...
P ERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DAERAH
P ERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG KETENAGALISTRIKAN DAE...
ARTIKEL HUKUM: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1...
ARTIKEL HUKUM: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1...: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1980 TENTANG TINDAK PIDANA S...
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1980 TENTANG TINDAK PIDANA SUAP
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1980
TENTANG TINDAK PIDANA SUAP...
ARTIKEL HUKUM: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 19...
ARTIKEL HUKUM: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 19...: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1990 TENTANG AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA ...
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1990 TENTANG AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1990 TENTANG AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
&nbs...
ARTIKEL HUKUM: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN ...
ARTIKEL HUKUM: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN ...: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KITAB-KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHAT...
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KITAB-KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KITAB-KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA
MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0
Pasal I
Menambah 6 (enam) ketentuan baru...
Thursday, September 14, 2017
ARTIKEL HUKUM: ANALISIS DAN EVALUASI TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI ...
ARTIKEL HUKUM: ANALISIS DAN EVALUASI TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI ...: Wewenang untuk mengenakan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) atas penduduk setempat guna membiayai layanan masyarakat m...
ANALISIS DAN EVALUASI TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0
Wewenang untuk mengenakan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi...
