ARTIKEL HUKUM: PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS: PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBA...
Friday, May 19, 2017
ARTIKEL HUKUM: PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN ...
ARTIKEL HUKUM: PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN ...: PERPU No.1 Tahun 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN...
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
PERPU No.1 Tahun 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ...
ARTIKEL HUKUM: PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2OO8 T...
ARTIKEL HUKUM: PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2OO8 T...: PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2OO8 TENTANG INF...
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2OO8 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2OO8 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ...
ARTIKEL HUKUM: Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat Dan Makana...
ARTIKEL HUKUM: Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat Dan Makana...: INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . NOMOR 3 TAHUN 2017 . TENTANG. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN OBAT D...
Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat Dan Makanan
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 3 TAHUN 2017. TENTANG. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN.
Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat Dan Makanan ...
ARTIKEL HUKUM: Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Repub...
ARTIKEL HUKUM: Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Repub...: Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indone...
Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Jabatan Fungsional Anggota Polri adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungiawab, wewenang dan...
ARTIKEL HUKUM: Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
ARTIKEL HUKUM: Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum: Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum ...
Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan penyuluh Hukum adalah tunjangan jabatan fungsional...
ARTIKEL HUKUM: Otoritas Nasional Senjata Kimia
ARTIKEL HUKUM: Otoritas Nasional Senjata Kimia: Otoritas Nasional Senjata Ki...
ARTIKEL HUKUM: Tata Cara Penerimaan Dan Pemberian Sumbangan Oleh ...
ARTIKEL HUKUM: Tata Cara Penerimaan Dan Pemberian Sumbangan Oleh ...: Tata Cara Penerimaan Dan Pemberian Sumbangan Oleh Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ...
Tata Cara Penerimaan Dan Pemberian Sumbangan Oleh Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
Tata Cara Penerimaan Dan Pemberian Sumbangan Oleh Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ...
ARTIKEL HUKUM: Kebijakan Kelautan Indoneisa
ARTIKEL HUKUM: Kebijakan Kelautan Indoneisa: Kebijakan Kelautan Indoneisa Lampiran Kebijakan Kelautan ...
Kebijakan Kelautan Indoneisa
Kebijakan Kelautan Indoneisa
Lampiran Kebijakan Kelautan Indonesia&nb...
ARTIKEL HUKUM: Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis
ARTIKEL HUKUM: Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis: Tunjangan Jabatan Fungsional Arsipa...
ARTIKEL HUKUM: Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
ARTIKEL HUKUM: Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer: Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer ...
ARTIKEL HUKUM: Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pang...
ARTIKEL HUKUM: Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pang...: Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan ...
Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan
Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan ...
ARTIKEL HUKUM: PERPRES No. 6 Tahun 2017
ARTIKEL HUKUM: PERPRES No. 6 Tahun 2017: PERPRES No. 6 Tahun 2...
Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman
Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman ...
ARTIKEL HUKUM: Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2...
ARTIKEL HUKUM: Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2...: Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentan...
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia ...
ARTIKEL HUKUM: Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perik...
ARTIKEL HUKUM: Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perik...: PERPRES No. 3 Tahun 2017 Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Pe...
Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional
PERPRES No. 3 Tahun 2017 Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional
Lampiran&nb...
ARTIKEL HUKUM: PP No. 9 Tahun 2017 Pedoman Register Perkara Anak ...
ARTIKEL HUKUM: PP No. 9 Tahun 2017 Pedoman Register Perkara Anak ...: PP No. 9 Tahun 2017 Pedoman Register Perkara Anak Dan Anak Kor...
PP No. 9 Tahun 2017 Pedoman Register Perkara Anak Dan Anak Korban
PP No. 9 Tahun 2017 Pedoman Register Perkara Anak Dan Anak Korban...
Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak
PP No. 8 Tahun 2017 Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana A...
ARTIKEL HUKUM: PP No. 7 Tahun 2017 Panas Bumi Untuk Pemanfaatan T...
ARTIKEL HUKUM: PP No. 7 Tahun 2017 Panas Bumi Untuk Pemanfaatan T...: PP No. 7 Tahun 2017 Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langs...
PP No. 7 Tahun 2017 Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
PP No. 7 Tahun 2017 Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung...
PP No. 6 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian ...
ARTIKEL HUKUM: PP No. 3 Tahun 2017 Otoritas Veteriner
ARTIKEL HUKUM: PP No. 3 Tahun 2017 Otoritas Veteriner: PP No. 3 Tahun 2017 Otoritas Veterine r otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan...
PP No. 3 Tahun 2017 Otoritas Veteriner
PP No. 3 Tahun 2017 Otoritas Veteriner
otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyerenggaraan Kesehatan He...
ARTIKEL HUKUM: PP No. 2 Tahun 2017 Pembangunan Sarana Dan Prasara...
ARTIKEL HUKUM: PP No. 2 Tahun 2017 Pembangunan Sarana Dan Prasara...: PP No. 2 Tahun 2017 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri Penjelasan PP No...
PP No. 2 Tahun 2017 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri
PP No. 2 Tahun 2017 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri
Penjelasan PP No...
ARTIKEL HUKUM: PP No. 1 Tahun 2017 Perubahan Keempat Atas Peratur...
ARTIKEL HUKUM: PP No. 1 Tahun 2017 Perubahan Keempat Atas Peratur...: PP No. 1 Tahun 2017 Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Perta...
PP No. 1 Tahun 2017 Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
PP No. 1 Tahun 2017 Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara ...
ARTIKEL HUKUM: UU No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi
ARTIKEL HUKUM: UU No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi: UU No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstru...
ARTIKEL HUKUM: UU No. 1 Tahun 2017 PERJANJIAN AN TARA REPUBLIK I...
ARTIKEL HUKUM: UU No. 1 Tahun 2017 PERJANJIAN AN TARA REPUBLIK I...: Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian T...
UU No. 1 Tahun 2017 PERJANJIAN AN TARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA
Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia
Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua
Negara Di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty Between The
Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The
Delimination Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Eastern
Part Of The Strait Of Singapore, 2014)
UU No. 1 Tahun 2017
UU No. 1 Tahun 2017 PERJANJIAN AN TARA REPUBLIK...
Wednesday, May 17, 2017
NASKAH AKADEMIK PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TENTANG TATA CARA GANTI KERUGIAN AKIBAT KESALAHAN PENANGKAPAN, PENAHANAN
NASKAH AKADEMIK PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TENTANG TATA CARA GANTI KERUGIAN AKIBAT KESALAHAN PENANGKAPAN, PENAHA...
ARTIKEL HUKUM: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KI...
ARTIKEL HUKUM: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KI...: DRAFT NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG -UNDANG TENTANG KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA ( KUHP...
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ( KUHP )(PENYELARASAN)
DRAFT NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG -UNDANG TENTANG KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA ( KUHP...
ARTIKEL HUKUM: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ...
ARTIKEL HUKUM: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ...: 1 NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG SENJATA API DAN BAHAN PELE...
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK
1 NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK...
Tuesday, May 16, 2017
ARTIKEL HUKUM: NASKAH AKADEMIS RUU TENTANG FOLKLOR
ARTIKEL HUKUM: NASKAH AKADEMIS RUU TENTANG FOLKLOR: NASKAH AKADEMIS RUU TENTANG FOLK...
ARTIKEL HUKUM: NASKAH AKADEMIK R ANCANGAN UNDANG - UNDANG TENTAN...
ARTIKEL HUKUM: NASKAH AKADEMIK R ANCANGAN UNDANG - UNDANG TENTAN...: NASKAH AKADEMIK R ANCANGAN UNDANG - UNDANG TENTANG KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PID...
NASKAH AKADEMIK R ANCANGAN UNDANG - UNDANG TENTANG KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA
NASKAH AKADEMIK R ANCANGAN UNDANG - UNDANG TENTANG KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PID...
ARTIKEL HUKUM: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ...
ARTIKEL HUKUM: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ...: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI ADMINISTRASI PENEGAKAN HU...
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI ADMINISTRASI PENEGAKAN HUKUM
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI ADMINISTRASI PENEGAKAN HUKUM...
ARTIKEL HUKUM: NASKAH AKADEMIS RUU TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
ARTIKEL HUKUM: NASKAH AKADEMIS RUU TENTANG HUKUM ACARA PIDANA: NASKAH AKADEMIS RUU TENTANG HUKUM ACARA PID...
ARTIKEL HUKUM: NASKAH AKADEMIS RUU TENTANG Perampasan Aset Tindak...
ARTIKEL HUKUM: NASKAH AKADEMIS RUU TENTANG Perampasan Aset Tindak...: NASKAH AKADEMIS RUU TENTANG Perampasan Aset Tindak Pid...
NASKAH AKADEMIS RUU TENTANG Perampasan Aset Tindak Pidana
NASKAH AKADEMIS RUU TENTANG Perampasan Aset Tindak Pid...
ARTIKEL HUKUM: NASKAH AKADEMIK RUU TENTANG HUKUM PERDATA INTERNAS...
ARTIKEL HUKUM: NASKAH AKADEMIK RUU TENTANG HUKUM PERDATA INTERNAS...: NASKAH AKADEMIK RUU TENTANG HUKUM PERDATA INTERNASIO...
NASKAH AKADEMIK RUU TENTANG HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
NASKAH AKADEMIK RUU TENTANG HUKUM PERDATA INTERNASIO...
NASKAH AKADEMIK RUU TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
NASKAH AKADEMIK RUU TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0
Dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,...
