ARTIKEL HUKUM: PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS: PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS
This is default featured slide 1 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 2 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 3 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 4 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured slide 5 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Friday, May 19, 2017
ARTIKEL HUKUM: PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN ...
ARTIKEL HUKUM: PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN ...: PERPU No.1 Tahun 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN...
ARTIKEL HUKUM: PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2OO8 T...
ARTIKEL HUKUM: PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2OO8 T...: PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2OO8 TENTANG INF...
ARTIKEL HUKUM: Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat Dan Makana...
ARTIKEL HUKUM: Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat Dan Makana...: INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . NOMOR 3 TAHUN 2017 . TENTANG. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN OBAT D...
Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat Dan Makanan
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 3 TAHUN 2017. TENTANG. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN.
Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat Dan Makanan
ARTIKEL HUKUM: Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Repub...
ARTIKEL HUKUM: Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Repub...: Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indone...
Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Jabatan Fungsional Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
Jabatan Fungsional Anggota Polri adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungiawab, wewenang dan hak seorang anggota dalam suatu satuan organisasi Polri, yang dalam pelaksanaan Tugasnya didasarkan pada kompetensi jabatan, keahliandan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
ARTIKEL HUKUM: Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
ARTIKEL HUKUM: Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum: Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum ...
Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan penyuluh Hukum adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
ARTIKEL HUKUM: Otoritas Nasional Senjata Kimia
ARTIKEL HUKUM: Otoritas Nasional Senjata Kimia: Otoritas Nasional Senjata Kimia
ARTIKEL HUKUM: Tata Cara Penerimaan Dan Pemberian Sumbangan Oleh ...
ARTIKEL HUKUM: Tata Cara Penerimaan Dan Pemberian Sumbangan Oleh ...: Tata Cara Penerimaan Dan Pemberian Sumbangan Oleh Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ...
ARTIKEL HUKUM: Kebijakan Kelautan Indoneisa
ARTIKEL HUKUM: Kebijakan Kelautan Indoneisa: Kebijakan Kelautan Indoneisa Lampiran Kebijakan Kelautan ...
ARTIKEL HUKUM: Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis
ARTIKEL HUKUM: Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis: Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis
ARTIKEL HUKUM: Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer
ARTIKEL HUKUM: Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer: Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer ...
ARTIKEL HUKUM: Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pang...
ARTIKEL HUKUM: Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pang...: Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan ...
ARTIKEL HUKUM: PERPRES No. 6 Tahun 2017
ARTIKEL HUKUM: PERPRES No. 6 Tahun 2017: PERPRES No. 6 Tahun 2017
ARTIKEL HUKUM: Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2...
ARTIKEL HUKUM: Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2...: Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentan...
ARTIKEL HUKUM: Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perik...
ARTIKEL HUKUM: Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perik...: PERPRES No. 3 Tahun 2017 Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Pe...
ARTIKEL HUKUM: PP No. 9 Tahun 2017 Pedoman Register Perkara Anak ...
ARTIKEL HUKUM: PP No. 9 Tahun 2017 Pedoman Register Perkara Anak ...: PP No. 9 Tahun 2017 Pedoman Register Perkara Anak Dan Anak Korban
ARTIKEL HUKUM: PP No. 7 Tahun 2017 Panas Bumi Untuk Pemanfaatan T...
ARTIKEL HUKUM: PP No. 7 Tahun 2017 Panas Bumi Untuk Pemanfaatan T...: PP No. 7 Tahun 2017 Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
ARTIKEL HUKUM: PP No. 3 Tahun 2017 Otoritas Veteriner
ARTIKEL HUKUM: PP No. 3 Tahun 2017 Otoritas Veteriner: PP No. 3 Tahun 2017 Otoritas Veterine r otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan...
ARTIKEL HUKUM: PP No. 2 Tahun 2017 Pembangunan Sarana Dan Prasara...
ARTIKEL HUKUM: PP No. 2 Tahun 2017 Pembangunan Sarana Dan Prasara...: PP No. 2 Tahun 2017 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri Penjelasan PP No 2
ARTIKEL HUKUM: PP No. 1 Tahun 2017 Perubahan Keempat Atas Peratur...
ARTIKEL HUKUM: PP No. 1 Tahun 2017 Perubahan Keempat Atas Peratur...: PP No. 1 Tahun 2017 Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Perta...
ARTIKEL HUKUM: UU No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi
ARTIKEL HUKUM: UU No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi: UU No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi
ARTIKEL HUKUM: UU No. 1 Tahun 2017 PERJANJIAN AN TARA REPUBLIK I...
ARTIKEL HUKUM: UU No. 1 Tahun 2017 PERJANJIAN AN TARA REPUBLIK I...: Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian T...
UU No. 1 Tahun 2017 PERJANJIAN AN TARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA
Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia
Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua
Negara Di Bagian Timur Selat Singapura, 2014 (Treaty Between The
Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The
Delimination Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Eastern
Part Of The Strait Of Singapore, 2014)
UU No. 1 Tahun 2017
UU No. 1 Tahun 2017 PERJANJIAN AN TARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA
UU No. 1 Tahun 2017
UU No. 1 Tahun 2017 PERJANJIAN AN TARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA
Wednesday, May 17, 2017
ARTIKEL HUKUM: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KI...
ARTIKEL HUKUM: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KI...: DRAFT NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG -UNDANG TENTANG KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA ( KUHP )
ARTIKEL HUKUM: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ...
ARTIKEL HUKUM: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ...: 1 NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK
Tuesday, May 16, 2017
ARTIKEL HUKUM: NASKAH AKADEMIS RUU TENTANG FOLKLOR
ARTIKEL HUKUM: NASKAH AKADEMIS RUU TENTANG FOLKLOR: NASKAH AKADEMIS RUU TENTANG FOLKLOR
ARTIKEL HUKUM: NASKAH AKADEMIK R ANCANGAN UNDANG - UNDANG TENTAN...
ARTIKEL HUKUM: NASKAH AKADEMIK R ANCANGAN UNDANG - UNDANG TENTAN...: NASKAH AKADEMIK R ANCANGAN UNDANG - UNDANG TENTANG KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA
ARTIKEL HUKUM: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ...
ARTIKEL HUKUM: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ...: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI ADMINISTRASI PENEGAKAN HUKUM
ARTIKEL HUKUM: NASKAH AKADEMIS RUU TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
ARTIKEL HUKUM: NASKAH AKADEMIS RUU TENTANG HUKUM ACARA PIDANA: NASKAH AKADEMIS RUU TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
ARTIKEL HUKUM: NASKAH AKADEMIS RUU TENTANG Perampasan Aset Tindak...
ARTIKEL HUKUM: NASKAH AKADEMIS RUU TENTANG Perampasan Aset Tindak...: NASKAH AKADEMIS RUU TENTANG Perampasan Aset Tindak Pidana
ARTIKEL HUKUM: NASKAH AKADEMIK RUU TENTANG HUKUM PERDATA INTERNAS...
ARTIKEL HUKUM: NASKAH AKADEMIK RUU TENTANG HUKUM PERDATA INTERNAS...: NASKAH AKADEMIK RUU TENTANG HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
NASKAH AKADEMIK RUU TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
NASKAH AKADEMIK RUU TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
Dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan Pemerintah Negara Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tujuan bernegara tersebut diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi dari setiap penduduk atau warga negara Indonesia.
