Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan penyuluh Hukum adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Friday, May 19, 2017
Home »
» Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
Related Posts:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI… Read More
PEDOMAN REGISTER PERKARA ANAK DAN ANAK KORBAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN REGISTER PERKARA ANAK DAN ANAK KORBAN … Read More
ARTIKEL HUKUM: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 ...ARTIKEL HUKUM: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 ...: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2005 TENTANG ...… Read More
PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA IIPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2010 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA II… Read More
ARTIKEL HUKUM: Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan Prolegnas P...ARTIKEL HUKUM: Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan Prolegnas P...: Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan Prolegnas Perubahan RUU Tahun 2015-2019… Read More
0 comments:
Post a Comment