Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan penyuluh Hukum adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Friday, May 19, 2017
Home »
» Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
Related Posts:
ARTIKEL HUKUM.ONLINE: HAK CIPTAARTIKEL HUKUM.ONLINE: HAK CIPTA: UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA… Read More
ARTIKEL HUKUM.ONLINE: UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAH...ARTIKEL HUKUM.ONLINE: UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAH...: UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945… Read More
ARTIKEL HUKUM.ONLINE: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 20...ARTIKEL HUKUM.ONLINE: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 20...: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN… Read More
ARTIKEL HUKUM.ONLINE: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 20...ARTIKEL HUKUM.ONLINE: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 20...: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN… Read More
ARTIKEL HUKUM.ONLINE: KONSERVASI TANAH DAN AIRARTIKEL HUKUM.ONLINE: KONSERVASI TANAH DAN AIR: UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG KONSERVASI TANAH DAN AIR… Read More
0 comments:
Post a Comment