PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAMBILAN, PERUMUSAN, DAN IDENTIFIKASI TERAAN SIDIK JARI
Monday, May 15, 2017
Home »
» PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAMBILAN, PERUMUSAN, DAN IDENTIFIKASI TERAAN SIDIK JARI
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAMBILAN, PERUMUSAN, DAN IDENTIFIKASI TERAAN SIDIK JARI
Related Posts:
JENIS KEJAHATAN PREMI ASURANSI SERTA PENEGAKAN HUKUMNYA JENIS KEJAHATAN PREMI ASURANSI SERTA PENEGAKAN HUKUMNYA Asuransi selaku lembaga keuangan bukan bank, mempunyai peranan cukup besar sekali baik bagi masyarakat maupun bagi pembangunan. Namun perkembangan aktivitas ekon… Read More
ASAS RETROAKTIF DALAM HUKUM PIDANA REPUBLIK INDONESIA ASAS RETROAKTIF DALAM HUKUM PIDANA REPUBLIK INDONESIA Masayarakat selalu dinamis, dan hukum selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Dalam konteks yang demikian, hukum seharusnya tidak perlu tertinggal dengan perkemb… Read More
TIPS MENJERAT TINDAK PIDANA KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TIPS MENJERAT TINDAK PIDANA KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Kejahatan korporasi ditinjau dari bentuk subyek dan motifnya, akhirnya dapat dikategorikan dalam White Collar Crime dan merupakan tindak pidana atau… Read More
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU BANDAR JUDI TOGEL UUD 1945 menegaskan bahwa setiap bangsa Indonesia bebas untuk bekerja, dalam Pasal 27 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Segala cara… Read More
Cara menghadapi Cyber bullying Salah satu cyber crime yang cukup meresahkan dan sedang berkembang saat ini adalah kejahatan yang terkait kebebasan privasi seseorang yakni cyber bullying. Apa sich ...Cyber bullying Intimidasi dunia maya (cyberbullyin… Read More
0 comments:
Post a Comment