UNDANG UNDANG

UU NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELJEN NEGARA
 HIMPUNAN PERATURAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
HIMPUNAN PERATURAN TELEKOMUNIKASI
HIMPUNAN PERATURAN ADVOKAT
HIMPUNAN UNDANG UNDANG LINGKUNGAN HIDUP
HIMPUNAN PERATURAN POLRI 
HIMPUNAN PERATURAN KESEHATAN 
HIMPUNAN PERATURAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN 
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2Oi6 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
UUD RI 1945

UU RI TAHUN 2014

1. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL   
2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS   
3. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN  
4. UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA 
5. UNDAN G-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 
6. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN 
7. UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KEINSINYURAN  
8. UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA 
9. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN 
10. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PANAS BUM I  
11. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 
12. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM DISIPLIN MILITER  
13. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA  
14. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN 
15. UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
16. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 
17. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENT ANG KELA UTAN  
18. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2 014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL  
19. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI  
20. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PE RLINDUNGAN ANAK 
21. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENT ANG TENAGA KESEHATAN  
22. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENT ANG KONSERVASI TANAH DAN AIR  
23. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2014 TENT ANG KEPERAWATAN  
24. UNDANG.UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN 
25. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN 
26. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG SALIN AN PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 Menimbang TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
27. UU RI NO 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN 
28. UU RI NO 37 TAHUN 2014 TENTANG KONSERVASI TANAH DAN AIR 
29. UU RI NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA 
30. UU RI NO 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN 
31. UU RI NO 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI DAN PENILIAN KESESUAIAN 
32. UU NO 7 TAHUN 2016 PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN , PEMBUDI DAYA IKAN , DAN PETAMBAK GARAM

PP TAHUN 2014

UU RI TAHUN 2015

1.  UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UN DAN G - UN DAN G NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR , BUPATI , DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG - UNDANG
2. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG - UND ANG 
3. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR -LESTE TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN ( AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR -LESTE CONCERNING COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE )  
4. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN EK STRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM ( E XTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM )  
5. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN EK STRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PAPUA NUGINI ( EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA )  
6. NDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN ( AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPU BLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE )  
7. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG 
8. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG -UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH  
9. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2015 T ENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 20 15 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG N OMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI UNDANG-UNDANG 
10. UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 1 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG - UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN 
11. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam ( Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Viet Nam )  
12. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2015 T ENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 20 15 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG N OMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI UNDANG-UNDANG

PP TAHUN 2015
PP TAHUN 2016

1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG  
3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
4.  LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.114, 2016 PEMERINTAH DAERAH. Daerah. Perangkat. Pencabutan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH 
5. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG - UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA 
6. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.168, 2015 EKONOMI. Pajak Penghasilan. Perjanjian Pengikatan. Pengalihan Hak. Tanah. Bangunan. Pencabutan. ( Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5916). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA  
7. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDO NESIA KE DALAM MODAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN 
8. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PROGRAM JAMINAN SOSIAL YANG DISELENGGARAKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
9. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL  
10. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
11. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MO DAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA 
12. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI  
13.  PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH 
14. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO MOR 59 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING 
15. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG BESARAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI  

UU RI TAHUN 2016

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS 
2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN  
3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK  
4. UU RI NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS  
5. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK  
6. UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN MARITIME LABOUR CONVENTION, 2006 (KONVENSI KETENAGAKERJAAN MARITIM, 2006) 
7. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG 
8. UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TABUNGA N PERUMAHAN RAKYAT 
9. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJAMINAN  

UU RI TAHUN 2017

1. UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG -UN DANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN MENJADI UNDANG -UNDANG 
2. UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERUBA HAN ATAS UNDANG -UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 
3. UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG ARSITEK
4. UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAY AAN
5. PENJELASAN ATAS UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM P ERBUKUAN
6. UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JA SA KONSTRUKSI
7.