This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Sunday, April 30, 2017

KUMPULAN UNDANG UNDANG TAHUN 2011


www. artikelhukum.online Kumpulan produk perundang undangan yang di Undangkan Pada Tahun 2011 sebanyak 21 undang-undang, silahkan download semoga bermanfaat :
  1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 
  2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK 
  3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA 
  4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL 
  5. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2011 TEN TANG AKUNTAN PUBLIK 
  6. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN 
  7. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG 
  8. UNDANG-UNDAN G REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG -UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI 
  9. UNDANG-UNDANG REPU BLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG 
  10. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI 
  11. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
  12. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN 
  13. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM 
  14. UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM 
  15. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA 
  16. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMI SI YUDISIAL 
  17. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS ) 
  18. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN 
  19. UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN 
  20. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT 
  21. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 

    Kumpulan Undang Undang Tahun 2012 silahkan Download di Link dibawah ini:

    KUMPULAN UNDANG UNDANG TAHUN 2013

    Kumpulan Undang Undang Tahun 2013 silahkan Download di Link dibawah ini:

    KUMPULAN UNDANG UNDANG TAHUN 2013

    Kumpulan Undang Undang Tahun 2014 silahkan Download di Link dibawah ini:

    KUMPULAN UNDANG UNDANG TAHUN 2014 

    Kumpulan Undang Undang Tahun 2015 silahkan Download di Link dibawah ini :

    KUMPULAN UNDANG UNDANG TAHUN 2015

    Kumpulan Undang Undang Tahun 2016 silahkan download di link dibawah ini :

    KUMPULAN UNDANG UNDANG TAHUN 2016

Sejarah Advokat di Indonesia pada Zaman Kolonial





Keberadaan advokat di Indonesia diawali sejak zaman Kolonial (Hindia Belanda), Revolusi Kemerdekaan, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, hingga sekarang ini. Sebagaimana halnya di tanah jajahan lainnya, keadvokatan Indonesia memiliki  bentuk tidak seperti Advokat yang berasal dari orang-orang Belanda dan tidak sepenuhnya absah  dalam perhatian penjajahan Belanda. Pengaturan advokat pada pemerintahan kolonial dititik beratkan pada peranan kehendak eksekutif bukan kehendak hukum itu sendiri, hal ini merupakan monopoli bagi pemerintahan Hindia Belanda yang memberi sedikit gerak bagi tumbuhnya advokat pribumi. Advokat  Indonesia yang pertama adalah Mr. Besar Marto Kusumo yang masuk dalan Rechthoceshool tahun 1909. (Daniel S Lev, 2000: 325-330).

KUMPULAN UNDANG UNDANG TAHUN 2012


 www. artikelhukum.online Kumpulan produk perundang undangan yang di Undangkan Pada Tahun 2012 sebanyak 13 undang-undang, silahkan download semoga bermanfaat :
  1. UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN TR AKTAT PELARANGAN MENYELURUH UJI COBA NUKLIR ( COMPREHENSIVE NUCLEAR - TEST - BAN TREATY ) 
  2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH DAERAH ADMINISTRASI KHUSUS HONG KONG REPUBLIK RAKYAT CHINA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA ( AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA CONCERNING MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS )   
  3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM (KONVENSI ASEAN MENGENAI PEMBERANTASAN TERORISME)   
  4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES (KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA)   
  5. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  
  6. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH   
  7. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA)   
  8. UNDANG - U NDA NG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND CHILD PORNOGRAPHY (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK - HAK ANAK MENGENAI PENJUALAN ANAK, PROSTITUSI ANAK, DAN PORNOGRAFI ANAK)  
  9. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK  
  10. UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA   
  11. UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN  
  12. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN   
  13. UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN 

Kumpulan Undang Undang Tahun 2013 silahkan Download di Link dibawah ini:

KUMPULAN UNDANG UNDANG TAHUN 2013

Kumpulan Undang Undang Tahun 2014 silahkan Download di Link dibawah ini:

KUMPULAN UNDANG UNDANG TAHUN 2014 

Kumpulan Undang Undang Tahun 2015 silahkan Download di Link dibawah ini :

KUMPULAN UNDANG UNDANG TAHUN 2015

Kumpulan Undang Undang Tahun 2016 silahkan download di link dibawah ini :

KUMPULAN UNDANG UNDANG TAHUN 2016

Kumpulan Undang Undang Tahun 2013

Kumpulan Undang-undang Tahun 2015


www. artikelhukum.online Kumpulan produk perundang undangan yang di Undangkan Pada Tahun 2015 sebanyak 12 undang-undang, silahkan download semoga bermanfaat :
  1. UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UN DAN G - UN DAN G NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR , BUPATI , DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG - UNDANG
  2. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG - UND ANG 
  3. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR -LESTE TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN ( AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR -LESTE CONCERNING COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE )  
  4. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN EK STRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS VIET NAM ( E XTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM )  
  5. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN EK STRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PAPUA NUGINI ( EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA )  
  6. NDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN TENTANG KEGIATAN KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN ( AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPU BLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENCE )  
  7. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG 
  8. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG -UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH  
  9. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2015 T ENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 20 15 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG N OMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI UNDANG-UNDANG 
  10. UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 1 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG - UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN 
  11. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam ( Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Viet Nam )  
  12. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2015 T ENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 20 15 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG N OMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI UNDANG-UNDANG

KUMPULAN UNDANG UNDANG TAHUN 2014


www. artikelhukum.online Kumpulan produk perundang undangan yang di Undangkan Pada Tahun 2014 sebanyak 42 undang-undang, silahkan download semoga bermanfaat :
  1. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL   
  2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS   
  3. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN  
  4. UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA 
  5. UNDAN G-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 
  6. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN 
  7. UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG KEINSINYURAN  
  8. UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA 
  9. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN 
  10. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PANAS BUM I  
  11. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 
  12. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM DISIPLIN MILITER  
  13. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA  
  14. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN 
  15. UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
  16. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 
  17. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENT ANG KELA UTAN  
  18. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2 014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL  
  19. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI  
  20. UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PE RLINDUNGAN ANAK 
  21. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENT ANG TENAGA KESEHATAN  
  22. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2014 TENT ANG KONSERVASI TANAH DAN AIR  
  23. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2014 TENT ANG KEPERAWATAN  
  24. UNDANG.UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN 
  25. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN 
  26. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG SALIN AN PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 Menimbang TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
  27. UU RI NO 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN 
  28. UU RI NO 37 TAHUN 2014 TENTANG KONSERVASI TANAH DAN AIR 
  29. UU RI NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA 
  30. UU RI NO 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN 
  31. UU RI NO 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI DAN PENILIAN KESESUAIAN 
  32. UU NO 7 TAHUN 2016 PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN , PEMBUDI DAYA IKAN , DAN PETAMBAK GARAM

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

www.artikelhukum.online-silahkan Download :
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

UU Penyandang Disabilitas

undang undang tabungan perumahan rakyat pdf

Ancaman 3 Tahun Pidana bagi Pengusaha Perikanan, Penggaraman



Artikelhukum.online Sesuai dengan Undang-undang No. 7 tahun 2016 Pasal 34 :
Setiap Orang yang melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman wajib memberikan perlindungan atas risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman pada Nelayan Buruh, Penggarap Lahan Budi Daya, dan Penggarap Tambak Garam melalui:
a. Asuransi Perikanan atau Asuransi Pergaraman untuk kecelakaan kerja; dan
b. Asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa


Setiap Orang yang tidak memberikan perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).