Download disini :
- UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
- UU NO 36 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN
- PERMENKES RI NO 75 TAHUN 2014 TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
- PERMENKES NO 25 TAHUN 2014 TENTANG UPAYA KESEHATAN ANAK
- PP RI NO 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI
- PERMENKES RI NO 80 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PEKERJAAN ASISTEN TENAGA KESEHATAN
- PERMENKES NO 71 TAHUN 2016 JUKNIS PENGGUNAAN ALOKASI KHUSUS NON FISIK BID KES ANGGARAN 2017
- PERATURAN MENTERl KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA. NOMOR : 86/Men.KeslPerllY 177. TENTANG. MINUMAN KERAS
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
- Peraturan Menteri Kesehatan tentang. Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Sistem. Informasi Kesehatan Terintegrasi
- PERATURAN MENTERI PERBURUHAN NO.7 TAHUN 1964. Tentang. SYARAT KESEHATAN, KEBERSIHAN SERTA. PENERANGAN DALAM TEMPAT KERJA
- Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klasifikasi. Kantor Kesehatan Pelabuhan;. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang. Karantina Laut
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG SERTIFIKAT SANITASI KAPAL
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 411/MENKES/PER/III/2010. TENTANG. LABORATORIUM KLINIK
- Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pencantuman. Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta. Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Siap Saji
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT
- Peraturan Menteri Kesehatan tentang. Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil,. Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 61 Himpunan Produk Hukum Standar Pelayanan Minimal (SPM) PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NO. 741/MENKES/PER/VII/2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN REGISTRI PENELITIAN KLINIK
- PERATURAN MENTERI KE SEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1148/MENKES/PER/VI/2011 TENTANG PEDAGANG BESAR FARMASI
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN GIZI SEIMBANG
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 28 Per/1/Tahun 2011 tentang. Klinik
- PERMENKES NO 657/MENKES/PER 1 2011
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 780/MENKES/PER/VIII/2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN RADIOLOGI
- Permenkes-no-269-tahun-2008 tentang Rekam Medis
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 1077/MENKES/PER/V/2011. TENTANG. PEDOMAN PENYEHATAN UDARA DALAM RUANG RUMAH
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN R EPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
- PERATURAN MEN TERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT
- KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1098/MENKES/SK/VII/2003 TENTANG PERSYARATAN HYGIENE SANITASI RUMAH MAKAN DAN RESTORAN
- PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN
- PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG KESELAMATAN RADIASI DALAM PENGGUNAAN PESAWAT SINAR-X RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL
- PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 05/PRT/M/2014 TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG KOMISI ETIK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN NASIONAL
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 7 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN KESEHATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERTA KELUARGANYA
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN PAJAK ROKOK UNTUK PENDANAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2014 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
- ERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK
- PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KESEHATAN
- PERATUR AN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 889/MENKES/PER/V/2011 TENTANG REGISTRASI, IZIN PRAKTIK, DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN TERAPI BUPRENORFINA
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN IMUNISASI
- PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
0 comments:
Post a Comment