PERATURAN LAUT INDONESIA

 www.artikelhukum.online- peraturan dilaut Indonesia

1. UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XVIII (PENATARAN ANGKATAN LAUT) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN -TAHUN DINAS 1952 DAN 1953
2. UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 1957 TENTANG PENETAPAN BAGIAN IBW XVIII (PENATAR AN ANGKATAN LAUT) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954 
3.  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1961 TENTANG PERSETUJUAN ATAS TIGA KONVENSI JENEWA TAHUN 1958 MENGENAI HUKUM LAUT
4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1971 TENTANG KETENTUAN POKOK KEARSIPAN 
5. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1962 TENTANG KARANTINA LAUT 
6. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 1999 TENTANG KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHAUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL AGAINST THE SMUGGLING OF MIGRANTS BY LAND, SEA AND AIR, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROTOKOL MENENTANG PENYELUNDUPAN MIGRAN MELALUI DARAT, LAUT, DAN UDARA, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI) 
7. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA OF 10 DECEMBER 1982 RELATING TO THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF STRADDLING FISH STOCKS AND HIGHLY MIGRATORY FISH STOCKS (PERSETUJUAN PELAKSANAAN KETENTUAN-KETENTUAN KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT TANGGAL 10 DESEMBER 1982 YANG BERKAITAN DENGAN KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA TERBATAS DAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA JAUH) 
8.  PUTUSAN Nomor 116/PUU-VII/2009 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI RE PUBLIK INDONESIA 
9. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA, 2009 ( TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAL SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE WESTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE, 2009 ) 
10. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2014 TENT ANG KELA UTAN  
11. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2OL7 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN TIMUR SELAT SINGAPURA, 2014 (TREATY BETWEEN THB REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF S//VGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF THE TERRITORIAT SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE EASTER/V PART OF THE STRAIT OF S/]VGAPORE, 2014 
12. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1972 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 1951 TENTANG DINAS PENCARI PEMBERI PERTOLONGAN UNTUK KAPAL-KAPAL LAUT DAN UDARA YANG MENDAPAT KECELAKAAN  
13. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN PERATURAN MENGENAI PERUSAHAAN MUATAN KAPAL LAUT  
14. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1957 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 61 TAHUN 1954 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1954 NO. 107) TENTANG PERATURAN MENGENAI PERUSAHAAN MUATAN KAPAL LAUT  
15. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 1957 TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DILAPANGAN PERIKANAN LAUT, KEHUTANAN DAN KARET RAKYAT KEPADA DAERAH-DAERAH SWATANTRA TINGKAT I  
16. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1958 TENTANG PENGUBAHAN PERATURAN PEMERI NTAH NO. 61 TAHUN 1954 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1954 NO. 107) TE NTANG PERUSAHAAN MUATAN KAPAL LAUT. PENGUBAHAN.  
17. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1960 TENTANG SATYA LENCANA JASADARMA ANGKATAN LAUT ERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1950 TENTANG PERATURAN SEMENTARA TENTANG PEMBERIAN SOKONGAN KEPADA JANDA DAN ANAK PIATU DARI ANGGOTA TENTARA R.I.S./BEKAS ANGGOTA T.N.I. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,  
18. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN SATYALANCANA JASA-DARMA ANGKATAN LAUT 
19. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1962 TENTANG LALU LINTAS LAUT DAMAI KENDARAAN AIR ASING DALAM PERAIRAN INDONESIA  
20. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1962 TENTANG PERUSAHAAN MUATAN KAPAL LAUT 1962  
21. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1964 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PE NGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT  
22. PERATURAN PEMERINTAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1966 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA HASIL LAUT 
23. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1969 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT  
24. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1972 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DI BIDANG PERIKANAN LAUT  
25. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1998 TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN MALUKU, PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSER OAN (PERSERO) PT PERIKANI, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO ) PT TIRTA RAYA MINA, DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERIKANAN SAMODRA BESAR KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT USAHA MINA SERTA PENAMBAHAN PE NYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT USAHA MINA  
26. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP) NOMOR 62 TAHUN 2002 (62/2002) TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
27. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP) NOMOR 37 TAHUN 2002 (37/2002) TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN KAPAL DAN PESAWAT UDARA ASING DALAM MELAKSANAKAN HAK LINTAS ALUR LAUT KEPULAUAN MELALUI ALUR LAUT KEPULAUAN YANG DITETAPKAN  
28. ERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP) NOMOR 58 TAHUN 2002 (58/2002) TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI BIDANG JASA RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN  
29. ERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2002 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
30. SALINAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI 
31. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2015 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KEPELABUHANAN TERTENTU KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT YANG MELAKUKAN KEGIATAN ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI