Saturday, April 15, 2017

HIMPUNAN PERATURAN KESEHATAN



Download disini :
  1. UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
  2. UU NO 36 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN 
  3. PERMENKES RI NO 75 TAHUN 2014 TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 
  4. PERMENKES NO 25 TAHUN 2014 TENTANG UPAYA KESEHATAN ANAK 
  5. PP RI NO 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI 
  6. PERMENKES RI NO 80 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PEKERJAAN ASISTEN TENAGA KESEHATAN 
  7. PERMENKES NO 71 TAHUN 2016 JUKNIS PENGGUNAAN ALOKASI KHUSUS NON FISIK BID KES ANGGARAN 2017 
  8. PERATURAN MENTERl KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN  
  9. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA. NOMOR : 86/Men.KeslPerllY 177. TENTANG. MINUMAN KERAS 
  10. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL 
  11. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 
  12. Peraturan Menteri Kesehatan tentang. Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Sistem. Informasi Kesehatan Terintegrasi 
  13. PERATURAN MENTERI PERBURUHAN NO.7 TAHUN 1964. Tentang. SYARAT KESEHATAN, KEBERSIHAN SERTA. PENERANGAN DALAM TEMPAT KERJA 
  14. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klasifikasi. Kantor Kesehatan Pelabuhan;. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang. Karantina Laut 
  15. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG SERTIFIKAT SANITASI KAPAL 
  16. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 411/MENKES/PER/III/2010. TENTANG. LABORATORIUM KLINIK 
  17. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pencantuman. Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta. Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Siap Saji  
  18. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT  
  19. Peraturan Menteri Kesehatan tentang. Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil,. Sangat Terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
  20. 61 Himpunan Produk Hukum Standar Pelayanan Minimal (SPM) PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NO. 741/MENKES/PER/VII/2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA 
  21. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN REGISTRI PENELITIAN KLINIK 
  22. PERATURAN MENTERI KE SEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1148/MENKES/PER/VI/2011 TENTANG PEDAGANG BESAR FARMASI 
  23. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN GIZI SEIMBANG  
  24. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT  
  25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 28 Per/1/Tahun 2011 tentang. Klinik 
  26. PERMENKES NO 657/MENKES/PER 1 2011 
  27. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 780/MENKES/PER/VIII/2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN RADIOLOGI  
  28. Permenkes-no-269-tahun-2008 tentang Rekam Medis 
  29. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 1077/MENKES/PER/V/2011. TENTANG. PEDOMAN PENYEHATAN UDARA DALAM RUANG RUMAH 
  30. PERATURAN MENTERI KESEHATAN R EPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN 
  31. PERATURAN MEN TERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT 
  32. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1098/MENKES/SK/VII/2003 TENTANG PERSYARATAN HYGIENE SANITASI RUMAH MAKAN DAN RESTORAN  
  33. PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN 
  34. PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG KESELAMATAN RADIASI DALAM PENGGUNAAN PESAWAT SINAR-X RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL  
  35. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 05/PRT/M/2014 TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM  
  36. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN 
  37. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN  
  38. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG KOMISI ETIK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN NASIONAL  
  39. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 7 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN KESEHATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERTA KELUARGANYA 
  40. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN 
  41. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN PAJAK ROKOK UNTUK PENDANAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT  
  42. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2014 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR  
  43. ERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK  
  44. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN KESEHATAN  
  45. PERATUR AN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 889/MENKES/PER/V/2011 TENTANG REGISTRASI, IZIN PRAKTIK, DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN  
  46. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN TERAPI BUPRENORFINA  
  47. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN IMUNISASI  
  48. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  

0 comments:

Post a Comment