POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN
A. Pendahuluan
Perkembangan ekonomi dan perbankan yang begitu cepat, demikian juga dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, tidak selalu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Sebagai contoh, kebijakan deregulasi di bidang perbankan yang diawali dengan paket Juni 1983 sampai dengan paket 27 Oktober 1988,2 telah memunculkan sejumlah persoalan di bidang perbankan. Belum lagi kebijakan-kebijakan susulan lainnya, seperti petunjuk Presiden Soeharto kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dalam Sidang Kabinet Terbatas Bidang Ekkuwasbang dan Prodis tanggal 3 September 1997, serta Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998, tanggal 26 Januari Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum. Deregulasi di bidang perbankan tersebut bertujuan untuk membangun kembali kelesuan yang dialami oleh industri perbankan serta untuk memudahkan pendirian bank dan pembukaan bank, sehingga dapat menjangkau ke seluruh...........
1 Staf Pengajar Fakultas Hukum Univ. Jember
2 Kebijakan di bidang perbankan yang pertama kali digulirkan pada bulan Juni 1983, adalah dengan membebaskan bank- bank pemerintah menentukan suku bunga deposito yang sebelumnya hanya BI yang berwenang untuk itu. Akibatnya, sejak 1Juni sampai dengan Maret 1984, deposito pada bank-bank pemerintah meningkat 151 % dibandingkan dengan peningkatan sebesar 18 % dari Agustus 1982 sampai dengan Mei 1983. Lima tahun kemudian disusul dengan paket deregulasi di bidang keuangan, moneter, dan perbankan (KMP) tanggal 27 Oktober 1988. Inilah liberalisasi perbankan yang sangat besar, sehingga bank-bank boleh membuka cabang-cabang baru, boleh bekerjasama dengan asing untuk membuka bank-bank campuran, di mana sebelumnya kemungkinan tersebut tertutup. Dalam Bachtiar Abdullah, Dalam Prospek, No. 34 Tahun 1, 1 Juni 1991, hal. 1; Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia, Grafiti, Jakarta, 1997, hal. 22.
Artikel Lengkapnya :
0 comments:
Post a Comment