HIMPUNAN PERATURAN LINGKUNGAN HIDUP

PERATURAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

1. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHANUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH
3. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONES IA NOMOR 08 TAHUN 2013 TENTANG TATA LAKSANA PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN LING KUNGAN HIDUP SERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN 
4. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NO 03 TH 2014 TTG PROGRAM PERINGKAT PENILAIAN KINERJA PERUSAHAAN DALANM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 
5.  PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
6. MENTERI LIN GKIJNGAN HIDTIP DAN KEHUTANAN REPTIBLIK II{DONESIA PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.32lMenlhk-Setj enl2OIS TENTANG HUTAN HAK
7. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEH UTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 TENTANG PEDOMAN P ENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HI D U P BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TELAH MEMILIKI IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TETAPI BELUM MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
8. PERATURAN MENETERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTAN NO P 46 MENLHK/SETJEN KUM 1/5/2016 TTG PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PANAS BUMI PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL TAMAN HUTAN RAYA DAN TAMAN WISATA ALAM
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nomor P.95/Menhut-II/2014, telah ditetapkan Pedoman. Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada pemegang ijin Hak Pengelolaan atau pada hutan hak
10. SALINAN PRES IDEN REPUELIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS 
11. 1 SALINAN PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP  
12. 1 PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES ANALIS IS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN  
13. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
14. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 TENTANG PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU BUDIDAYA YANG BERASAL DARI HUTAN HAK 
15. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 
16. PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP. NOMOR O7 TAHUN 2007. TENTANG. BAKU MUTU EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK BAGI KETEL UAP 
17. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT 
18. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH  
19.  PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN. REPUBLIK INDONESIA . NoMoR P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016. TENTANG PERHUTANAN SOSIAL
20. ERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KE MENTERI AN LINGKUNGAN HIDUP
21. PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
22. PERATUR AN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 11 TAHUN 2006 S A L I N A N PERATURA N ME NTERI NE GARA LINGKUN GAN HIDUP NOMOR 11 TAHUN 200 6 TENTANG JENIS RENC ANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WA JIB DI LE NGK API DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
23. PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DAN PERSYARATAN KOMPETENSI PELAKSANAAN RETROFIT DAN RECYCLE PADA SISTEM REFRIGERASI